Meskipun sudah diatur dalam Perpres No.25/2008, dan dimudahkan oleh UU No.24/2013 Pencatatan kelahiran dan kematian tidak serta merta mendorong pelaporan akta kelahiran dan kematian di Indonesia. Pemerintah daerah pun berjalan masing-masing dengan inovasinya dan cenderung menambah birokrasi/masalah baru, Kajian ini melihat bagaimana kondisi riil praktik pencatatan kelahiran dan kematian, serta …
Data kependudukan hasil kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang melingkupi administrasi pendaftaran penduduk dan administrasi pencatatan sipil yang tersimpan di dalam database kependudukan nasional bias dimanfaatkan oleh pelbagai pihak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasa…
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur Perpres No.25/2008 dimudahkan oleh Undang-Undang No.24/2013 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudahan tersebut tidak signifikan meningkatkan cakupan pencatatan dokumen kependudukan karena belum sederhana dan masih banyak kendala dari sisi pemohon maupun pelaksana. Kajian ini iengin mengetahui permasalahan utama dan menemukan for…
Untuk menjaga validitas dan reabilitas DP4, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pemutakhiran data sebanyak dua kali dalam satu tahun. Proses validasi ini senyatanya sejalan dengan Pasal 59 ayat 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pilkada serentak 2015, proses penyerahan DP4 dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian KPU akan menyerahkan kepada…
Dalam Riset Publik, tidak lagi menggunakan sampling, tapi sudah harus mulai bergerak ke purposive population. Buku ini diawali dengan penyajian materi mengenai tinjauan umum, alur, proses, sistematika dan implementasi riset publik dilanjutkan dengan data dan penggalian data, analisis data dan hipotesis, resensi hasil kajian riset publik dan indeks pengendalian paham radikal generasi muda serta …
Pengadaan Barjas Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barjas Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barjas yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Buku ini merupakan panduan untuk pengguna yang akan menggunakan aplikasi atau platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) yang diinisiasi oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah, BSKDN Kemendagri. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar bisa menggunakan aplikasi tersebut.
Citra wakil,rakyat saat ini kian tampak melorot. Kesan pekerjaannya yang dinilai hanya Datang, Duduk, Dengar, Pulang, memang membuat jabatan sebagai anggota dewan kerapkali dipandang miring. Belum lagi munculnya image wakil rakyat yang asih belum bisa merakyat di era demokrasi, seperti saat ini, menambah kesan buruk jabatan anggota dewan. Itu karenanya, dengan penulisan buku ini, diharapkan ma…
Kajian mengenai konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di masa transisi, menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran politik kekuasaan yang patut dicatat sebagai bahan dari proses reformasi yang sedang berjalan. Meskipun, telah ada pergeseran kekuatan politik, namun belum sepenuhnya terjadi sirkulasi elit dalam arti yang sesungguhnya, di mana kekuasaan masih belum lepas…
Buku ini mengembalikan fokus kita pada pertnayaan penting: Apa yang harus dilakukan mulai dari tingkat lokal hingga global untuk memperbaiki dan memperluas layanan air dan sanitasi di berbagai negara di dunia. Arus privatisasi yang merusak pada awal 90 an telah menunjukan bahwa kebutuhan air kaum miskin tidak dapat diserahkan ketangan perusahaan transbasional yang aktivitasnya difokuskan pada …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography