Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Salah satu gebrakan yang dilakukan kepemimpinan Presiden Jokowi ialah mengarahkan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Artinya, Indonesia akan menjadi pusat aktivitas ekonomi global yang bersinggungan dengan kemaritiman, mulai dari sumber daya alam hingga transportasi laut. Pembenahan dan pembangunan infrastruktur kelautan sudah dimulai, seperti proyek tol laut dan pelabuhan. Namun, …
Buku ini mengupas pelaksanaan Pilkada 2005, dan secara kritis melakukan analisis sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yaitu KPU. UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut wilayah abu abu wewenang KPUD,KPU,DPRD, pemerintah daer…
Diakui masalah etika sangatlah kompleks dan berbeda dengan hukum. Etika tidak tercipta karena tindakan lembaga hukum tetapi pertimbangan moral dan keutamaan moral para penyelenggara negara. Berbagai pandangan dalam buku Etika Pemerintahan ini tentu saja tak dapat menjelaskan secara keseluruhan dialektika etika pemerintahan, namun rupa-rupa perspektif dalam tiga bagian ini setidaknya mampu mengg…
Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai d…
Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34, Provinsi, di mana 4 Provinsi daerah otonom baru belum memiliki data-data Yang lengkap, penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. meskipun memiliki log waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan t…
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri), khususnya Puslitbang Inovasi Daerah pada tahun 2018 ini melakukan Kajian Model Layanan Utama Pemerintahan Daerah (Pemda). Kajian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang inovasi daerah dikaitkan dengan tujuh layanan utama yang dilakukan antara lain di bidang layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ten…
hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…
hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography