Bahwa untuk mencapai, atau paling tidak mendekati pencapaian tujuan hakiki dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada umumnya dan kebijakan otonomi daerah, pada khususnya, maka para penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri dituntut untuk mampu merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan tepat guna. Satu diantara prasyarat bagi terciptanya kebijakan yang berkualit…
Pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri urusannya yang berada di daerah. Hal ini menyebabkan segala urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah daerah mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan dimungkinkan pula untuk tugas perbantuan (medebewin). Apa dan bagaimana? Bagaimana pula perangkat daerah menurut UU No.5 Tahun…
Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di Indonesia yang saat ini sedang melakukan uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat pada Dati II.
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang tersebar diberbagai seminar yang membahas tentang paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan dari tingkat pusat sampai kecamatan. Termasuk didalamnya tentang kajian mengenai Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa.
Buku ini lebih terasa pemetaan teoritisnya sehingga memberikan gambaran ringkas tentang body of knowledge dari teori desentralisasi dan pemerintahan daerah. Berbagai isu penting tentang desentralisasi dan pemerintahan daerah menjadi perhatian utama buku ini.
Yang dikemukakan dalam buku ini bukanlah sebuah bacaan yang basi atau out of dated, hanya karena telah terbit dan dicetak enam tahun yang lalu. Paling tidak, para birokrat bangsa ini yang sedang melakukan proses pemberian otonomi kepada daerah bisa mengkaji kembali berbagai kelemahan dan juga kekuatan proses tersebut dari sejarahnya.