Buku ini cukup tepat untuk digunakan sebagai :buku panduan" perihal cara melakukan etnografi selangkah demi selangkah. Buku ini juga relevan untuk digunakan sebagai referensi pembanding, jika pun bukan sebagai referensi utama bagi kalangan etnografer berpengalaman.
Membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia.
Materi buku ini berisi tentang dasar-dasar secara yuridis dan historis Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat.
Buku ini diterbitkan dengan tujuan agar seluruh elemen bangsa Indonesia semakin menyadari hak dan kewajibannya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari Bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercayai dan diyakini sebagai suatu (kenyataan, norma-norma, kaidah-kaidah, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia.
Buku Pengantar Sosiologi Politik ini dikarang oleh Rafael Raga Margan. Dalam buku ini terdapat 10 bab pembahasan. Bab 1 berbicara tentang konsep-konsep, seperti sosilogi,politik dan sosiologi politik. Disini disinggungkan pula metode sosiologi politik. Bab 2 mengkaji struktur politik. Disini ditekankan bahwa struktur politik itu terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Pembicaraan dalam bab i…
Buku Otonomi daerah di Indonesia masa reformasi: antara ilusi dan fakta mencoba mengulas perjalanan desentralisasi di Indonesia setelah tumbangnya rejim orde baru. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh IPCOS bersama mitra kerjanya di lima provinsi.
Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yanng sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia, baik itu organisasi pemerintahan maupun bisnis, mulai memasuki era desentralisasi, Republik Indonesia di Era Orde Baru masih asyik dengan pola sentralisasinya.
Masalah ketidakadilan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah hingga saat ini tetap menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa, masalah utamanya adalah pemerintah pusat masih terus bermental priyayi, mau dipertuan terus, tetap tidak ingin membangun persepsi bahwa pemerintah daerah adalah mitra kerja yang terikat bukan karena paksaan dan syarat-syarat abnormal, kewibawaan yang di…
Pilkada langsung merupakan salah satu cara menciptakan pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat daeerah. Pilkada langsung memberikan warna tersendiri yang membedakan proses pemerintahan daerah sejak pelaksanaan kebijakan UU No 1 tahun 1945 sampai dengan terciptanya UU No 32 Tahun 2004
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography