Buku ini secara pokok membahas dimensi – dimensi yang sangat menonjol dalam Ilmu Administrasi Negara pada tarafnya yang sekarang ini. Gejolak untuk mengembbangkan konsep baru ilmu administrasi negara tampaknya sudah mulai dirasakan pada akhir dasa warsa yang lalu. Buku ini juga menjelaskan dimensi-dimensi-dimensi prima administrasi negara secara jelas dan tuntas (public policy, perilaku orga…
Reformasi administrasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Habibie, Gus Dur, Megawati, dan yang masih harus dilakukan Birokrasi adalah alat Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan programnya. Keluhan masyarakat biasanya terjadi karena ada kesenjangan menganga antara kebijakan yang muluk-muluk dan kinerja birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak transparan. Lebih runyam lagi…
Administrasi dapat dipelajari sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan rasional guna mencapai tujuan tertentu
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjelma menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keragaman itu, realitasnya semu. Terjadi pembalikan ontologis: Negara lebih real daripada masyarakat hukum adat. Secara struktura…
Pembahasan dalam buku ini melangkah maju kepada konsep merkantilis terus ke pandangan Neo-Marxist dan akhirnya sampai pada Model Pembangunan Tergantung. Bagaimanapun juga di sini lebih dititikberatkan pada tulisan-tulisan yang memusatkan diri pada peranan secara khusus dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi.
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002.
Sajian dalam buku Asas-asas hukum tata negara ini pada dasany adalah untuk mengantarkan pengertian-pengertian umum dalam rangka kajian huku tata negara. Terutama pada bagian pertama, sedangkan pada bagian kedua disampaikan bahan-bahan selayang pandang ketatanegaraan Indonesia
Bab I Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang Yang Dapat Dikeluarkan Dewasa Ini Bab II Badan Pembentuk: Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab III Materi Yang Diatur Dalam: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab IV Peraturan Tentang Membentuk, Mengundangkan, Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang, Pera…
Hukum tatanegara perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan. Hukum ini mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dan bentuk tatanegara, dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya, sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography