Buku Memakmurkan Otonomi merupakan kumpulan opini dan pemikiran Profesor Djo mengenai otonomi daerah yang tersebar di media massa, cetak maupun elektronik, hingga di aneka forum ketika menjadi narasumber, tim ahli, saksi, dan juri di berbagai institusi. Ada tiga perkara penting yang disorotinya, yaitu pertama, berkah dibukanya ruang otonorni setelah Reformasi. Kedua, timbulnya belakangan ini re…
Buku ini berangkat dari dua kepentingan yang mendesak yaitu para manager dan pengambil keputusan di dalam upaya mengefisienkan roda organisasi mencapai tujuan, kedua alam otonomi daerah, globalisasi dan kemajuan tehnik yang memungkinkan segala hal berjalan cepat, mensyaratkan adanya pengambilan keputusan yang komprensif agar efisiensi terlaksanan berbarengan dengan efektivitas.
Tuntutan daerah yang masih terus menyala untuk mendorong adanya suatu keadilan ekonomi, politik, dan sosial melaluui mekanisme otonomi daerah terlihat akan dihadapkan dengan persoalan nasional yang belum ada tanda-tanda menemui rekonsialisasi permanen, setidaknya hingga 2004. Otonomi daerah saat ini sedang dinanti-nantikan oleh segenap komponen daerah seperti sedang menunggu waktu saja akan di…
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.
Buku ini merupakan upaya mendokumentasikan pemikiran, persepsi, dan pandangan otonomi daerah yang dikemukakan Hari Sabarno, Menteri dalam Negeri Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dengan inti konsep memandu otonomi daerah, menjaga kesatuan bangsa. Konseptualisasi tersebut menguraikan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mendekatkan fungsi peme…
Politik hukum pertanahan yang merupakan bagian atau sub sistem dari Politik nasional, khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditel…
OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN buku ini sebagai upaya menyegarkan kembali ingatan kita ter-hadap sistem, tatanan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah di indonesi, baik di masa sbelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan
Buku ini membahas tentang otonomi dan sumber daya manusia,otonomi dan perspektif ekonomi politik,pembangunan berkelanjutan,profil daerah percontohan,warna-warni otonomi.Buku ini membahas tentang masalah ekonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia,masih tetap merupakan topik yang menarik bagi para elite strategis maupun bagi elite nonstruktural.
Sebagai pilar utama, birokrasi di suatu negara berfungsi sebagai penggerak roda organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, birokrasi dituntut mampu mengemban misi, menjalankan misi dan melaksanakan semua aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
Keragaman wilayah Indonesia yang sangat besar mengakibatkan perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kebijakan pembangunan yang sentralisasi pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam dan menimbulka…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography