/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi%" ]
Ilmu hukum tatanegara Indonesia adalah merupakan satu cabang ilmu yang sangat muda, semuda usia bangsa Indonesia yang berpemerintahan dan bernegara sendiri. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia berpemerintahan dan menata negara sendiri secara modern, banyaklah pengalaman praktek dan teori yang telah dicoba untuk mengisi bentuk dan kepribadian berpemerintahan dan menata negara berdasarkan falsafah…
Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 18 UUD 1945, ditentukan atas daerah besar dan kecil dan susunan pemerintahannyaditetapkan dengan undang-undang
Manusia dalam menjalani dan menjalankan kehidupannya tidak pernah berada dalam keadaan kosong. Kehidupan terus-menerus diisi oleh manusia dengan berbagai kegiatan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Di antara berbagai kegiatan itu terdapat kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Karya tulis ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran yang cukup lama, dan di dalamnya dibahas tentang beberapa tinjauan dari sosiologi, agama, filosofi dan konstitusional.
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Tulisan ini berjudul Kerja sama antar daeerah dalam rangka pembinaan wilayah, merupakan pengolahan kembali laporan hasil penelitian setelah diperkaya dengan hasil-hasil seminar mahasiswa tingkat terakhir dari Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Cara pendekatannya adalah bersifat administratif, yang meliputi landasan hukum bagi kerjasama antar Daerah dimaksud.
Melalui PTUN, rakyat secara pribadi diberi kemungkinan menuntut pemerintah yang tindakannya dinilai merugikan warganya serta bertentangan dengan hukum.
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Buku ini membahas pentingnya revitalisasi konsep publik sebagai bagian dari upaya naional agar kita bisa keluar dari rumitnya berbagai permasalahan pembangunan nasional.