/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi%" ]
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Tulisan ini berjudul Kerja sama antar daeerah dalam rangka pembinaan wilayah, merupakan pengolahan kembali laporan hasil penelitian setelah diperkaya dengan hasil-hasil seminar mahasiswa tingkat terakhir dari Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Cara pendekatannya adalah bersifat administratif, yang meliputi landasan hukum bagi kerjasama antar Daerah dimaksud.
Buku ini berisikan tentang pandangan-pandangan administrasi negara-negara berkembang. Dan buku ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: Bagian pertama : Administrasi dan pembangunan : metode dan ruang lingkup 01 . model prismatik : konseptualisasi masyarakat transisional 02 . ilmu-ilmu sosial dan model prismatik bagian dua Model prismatik: ekologi administrasi 03 . ekologi ekonomi: mode…
Melalui PTUN, rakyat secara pribadi diberi kemungkinan menuntut pemerintah yang tindakannya dinilai merugikan warganya serta bertentangan dengan hukum.
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Buku ini membahas pentingnya revitalisasi konsep publik sebagai bagian dari upaya naional agar kita bisa keluar dari rumitnya berbagai permasalahan pembangunan nasional.
Buku Pengembangan sistem dan penyempurnaan administrasi negara dalam pembangunan nasional membahas tentang pengembangan sistem administrasi negara dalam sistem pembangunan nasional, Penyempurnaan administrasi negara dalam rangka pembangunan nasional.
Buku ini umumnya adalah tentang administrasi negara dan khususnya tentang administrasi negara baru. Administrasi negara baru adalah produk tahun-tahun terakhir 1960-an dan 1970-an, suatu era yang oleh Dwight Waldo disebut "masa pergolakan".
Cara pendekatan ini menghasilkan suatu tinjauan yang tidak hanya bersifat historis, fungsional atau sifat lain yang melekat pada berbagai sistem yang dikenal sampai dewasa ini. Namun yang penting bagi Indonesia adalah juga dihasilkannya tinjauan perbandingan. Indonesia yang dalam sistem administrasi keuangan negaranya secara resmi masih terkait pada Indische Comptabiliteitswet (1864), yang nota…