/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Otonomi%" ]
Buku ini merupakan kumpulan berbagai makalah seminar dan lokakarya dari para pembicara dan pemakalah yang terdiri dari para tokoh adat budaya, akademisi, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan hidup yang diselenggarakan DPP Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak) di Jakarta dan di berbagai daerah sejak tahun 2007 hingga tahun 2009.
Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut.
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik di kalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penellitian yang m…
Buku ini mencoba menawarkan berbagai strategi penyelenggaraan otonomi daerah yang layak dicermati dan akan memperkaya pemahaman serta daya kritik kita terhadap kebijakan yang sangat strategis.
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.
Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah.
Sejak bergulirnya reformasi total yang dilakukan mahasiswa sehingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru, kehidupan politik berbangsa dan bernegara mengalami perubahan drastis. Dampak dari tuntutan reformasi ini melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan pelaksanaan …
Tuntutan daerah yang masih terus menyala untuk mendorong adanya suatu keadilan ekonomi, politik, dan sosial melaluui mekanisme otonomi daerah terlihat akan dihadapkan dengan persoalan nasional yang belum ada tanda-tanda menemui rekonsialisasi permanen, setidaknya hingga 2004. Otonomi daerah saat ini sedang dinanti-nantikan oleh segenap komponen daerah seperti sedang menunggu waktu saja akan di…
Buku ini selain menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemerintah daerah (Local Government) adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia