Isi dari buku ini lebih banyak memberikan pengetahuan umum tentang sebab-sebab terjadinya korupsi, pencegahannya, serta pendeteksian korupsi.
Di daerah kita terdapat dua jenis pemerintahan, yakni pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai pelaksana dari azas desentralisasi teritorial, dan pemerintah wilayah yang merupakan wilayah administratip atau wilayah kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di wilayah, sebagai pelaksanaan azas dekonsetrasi
Kausar AS - Personal Name Buku ini berkaitan erat dengan sistem dan status masyarakat dalam berbagai elemen termasuk pada elemen birokrasi. Lebih-lebih dengan adanya asumsi moralistik bahwa ternyata dalam hubungan Patron-Klien dan dibalik bantuan patron terhadap klien terdapat pertimbangan yang menyangkut kepentingan diri patron, sebagai investasi untuk mempertahankan ketergantungan klien terh…
Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah negeri yang bersangkutan, tetapi juga – dan ini mungkin lebih penting – sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam, dan menentukan prioritas untuk pembangun…
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak - hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. undang - undang dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintaha…
uku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk m…
Buku ini diterbitkan pada tahun 1999, suasana pada waktu itu amat berbeda dengan era sekarang. Oleh karena itulah, pada bab III buku edisi revisi ini ditambahkan pula perubahan dengan digantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU yang lama dianggap tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelengg…