Buku ini menyajikan perbandingan ringkas dan mudah diikuti antara sumber-sumber dan hasil guna keuangan untuk Pemerintah Daerah di tingkat negara bagian, provinsi, dan daerah, dengan tekanan pada pengalaman dan kebutuhan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga membahas mengenai sumber keuangan daerah di Eropa dan Amerika Utara.
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Seluruh kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan di Daerah disebut Administrasi Pemerintahan Daerah, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata daerah atau tata Pemerintahan di Daerah dan penerapan berbagai prinsip serta perilaku seperti yang telah dikemukakan di atas.
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Sebagai pilar utama, birokrasi di suatu negara berfungsi sebagai penggerak roda organisasi negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Untuk itu, birokrasi dituntut mampu mengemban misi, menjalankan misi dan melaksanakan semua aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.
Masalah batas wilayah dan perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain, semakin menjadi perhatian belakangan ini sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di kawasan akibat pengaruh situasi global.
Buku ini mengemukakan sembilan buah tulisan berupa makalah, hasil pengkajian, perencanaan dan gagasan yang menyangkut dengan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan daerah yang dijalankan/akan dijalankan di daerah dengan kasus Sumatera Barat.
Di dalam buku yang langka ini, Anda akan menemukan panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikatif dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah, dengan rentang pembahasan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengudangan, dan penyebarluasaan. Tema pokok terbagi pada: Dasar - dasar perundang - undangan (dasar pemikiran, asas pembentukan perundang - unda…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography