/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%APBD%" ]
UU RI No. 17 Th. 2003 Ttg. Keuangan Negara ; UU EI No. 1 Th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara; UU RI No.13 Th.2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggug /jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka bentuk dan isi laporan pertanggungjawab…
Salah satu ciri umum Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah terjebak pada utang luar negeri yang jumlahnya besar. NSB umumnya tidak memiliki modal awal yang cukup untuk memulai melakukan pembangunan ekonomi, setelah sebelumnya dijajah oleh negara-negar barat dalam periode yang panjang. Nah, dari sinilah NSB mengenal utang luar negeri. Sebagaimana umumnya NSB, Indonesia mengalami hal serupa, terj…
Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara r…
Buku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Mengapa? Karena buku ini membahas mulai dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran bahkan dibahas juga simulasi reviu-nya.
Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.
Buku ini telah diperkaya dengan berbagai peraturan terbaru yang berhubungan dengan otonomi dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, dan berbagai perangkat peraturan lain dibawahnya, termasuk PP No. 24/2005. Secara sistematis, buku ini menyajikan hal-hal berikut: Pengantar konsep manajemen dan penganggaran Pen…