/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi Lokal, Provinsi%" ]
Buku ini mengulas permasalahan di atas dari pengalaman empirik maupun teoritik. Pengalaman empirik dibahas oleh sejumlah narasumber yang terlibat secara langsung dalam praktek otonomi daerah. Sementara pandangan teoritik dikaji oleh sejumlah ilmuwan politik.
Materi yang disajikan dalam buku ini, diangkat dari hasil penelitian di enam provinsi, yang dilakukan oleh para penulis pada kurun waktu 2001 dan 2002.
Arus balik kekuasaan pusat ke daerah, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karekteristik struktur da…
Ilmu hukum tatanegara Indonesia adalah merupakan satu cabang ilmu yang sangat muda, semuda usia bangsa Indonesia yang berpemerintahan dan bernegara sendiri. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia berpemerintahan dan menata negara sendiri secara modern, banyaklah pengalaman praktek dan teori yang telah dicoba untuk mengisi bentuk dan kepribadian berpemerintahan dan menata negara berdasarkan falsafah…
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah.
Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah kreatif tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah. Perbedaan dalam penulisan buku ini terletak pada cara pandang yang berbeda dari biasanya mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah banyak ditulis oleh para pakar, ilmuan, dan praktisi pemerintahan lainnya. …
Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…
Fokus utama buku ini ada pada pembahasan Pemerintahan Daerah sejak Orde Baru yang memberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 sampai kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999.