Buku ini terdiri dari 1.Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan umum 2.Pajak Daerah: Kemungkinan untuk pembaharuan 3.Sumber penerimaan daerah: Retribusi dan laba Badan Usaha Milik Daerah 4.Pajak Tanah dan Bangunan 5.Administrasi Penerimaan Daerah 6.Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia 7.Pengeluaran Pembangunan pemerintah daerah yang dibiayai dengan dana Pemerintah …
Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng…
Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa sejak tahun 2015, setiap entitas pelaporan keuangan, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan SAP berbasis Akrual dalam pelaporan keuangan. Namun dalam penggunaannya masih terdapat permasalahan maupun kendala, yang secara tidak langsung berpengaruh kepada opini BPK terhad…
Buku ini membahas teknis implementasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Isi buku ini: 1 reformasi pengelolaan keuangan di provinsi gorontalo 2 pengertian dan elemen akuntansi keuangan daerah 3 APBD 4 pembuatan laporan keuangan daerah 5 pemeriksaan laporan keuangan
Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah dan (4) Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraa…
Dalam buku ini diketengahka mengenai konsep atau teori ringkas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan sistem anggaran termasuk pengaruh pengeluaran negara, diikuti oleh ketentuan negara berdasarkan UU no. 17/2004 yang meliputi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyusunan dan penetapan APBN/APBD
Di era reformasi ini, persoalan tentang penanganan otonomi daerah sudah menjadi hal yang wajib dipahami dan dipelajari oleh semua pihak yang concern di bidang ini. Salah satu persoalan dalam era otonomi daerah adalah persoalan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana keuangan daerah harus dapat dikendalikan dengan baik agar cita-cita reformasi dapat terwujud. Persoalan pengendalian keuangan terka…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas , hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan keuanan pusat-daerah merupakan suatu pengetahuan yang penting, baik untuk kalangan praktisi pemerintahan maupun mah…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography