/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan Daerah%" ]
erhatian terhadap desentralisasi fiskal sudah sedemikian mengglobal. Di satu sisi, desentralisasi fiskal bagi negara berkembang bisa menjadi obat mujarab sebagai penyembuh segala macam penyakit dan persoalan ekonomi politik yang sedang dihadapi suatu negara, namun disisi lain juga berpotensi menjadi wabah penyakit menular baru yang menjadi tambahan atas beban berat yang sudah dipikul selama ini.
Buku ini berisikan 10 bab, berisikan gambaran teknis akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA). Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep teori saja, tapi dalam penulisan buku ini diperkaya dengan contoh soal yang saling menyambung antar bab sehingga tersusun laporan keuangan pemerintah daerah.
Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah
Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan kualitatif. Dengan kajian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi harmonisasi kebbijakan antara pusat dan daerah dalam penataan dan p…
Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34, Provinsi, di mana 4 Provinsi daerah otonom baru belum memiliki data-data Yang lengkap, penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. meskipun memiliki log waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan t…
Dalam pengertian mendasar, monumen merupakan sebutan dari bangunan yang didirikan untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang dianggap penting oleh sebuah kelompok masyarakat. Belakangan, setelah bersentuhan dengan nila-nilai estetika masyarakat, banyak monumen dibangun dengan tambahan fungsi sebagai penghias sudut-sudut kota atau kawasan tertentu. Bahkan bangunan atau benda lain yang bersi…
SE Mendagri No. 120/253/Sj tanggal 16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang- Januari 2015 tentang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU 23/ 2014 selama masa transisi. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan P3D sejalan denga…
kota, sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Namun dalam realitasnya, pemahaman konsep City Branding kota-kota di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena terdapatnya penerpan City Branding di beberapa kota masih berjalan parsial dengan sekedar penggunaan logo atau slogan. Tujuan kajian ini adalah menjelaskan penguatan daya saing daerah melalui penerapan City Bra…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, kewenangan-kewenangan dimaksud dalam pelaksanaannya di daerah khususnya di desa mengalami distorsi, distorsi berupa perbedaan pe…