Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran, besaran dana struktur pembiayaan penyelenggaraan pembiayaan pilkada serentak yang baru pertama dilakukan dan mengetahui bagaimana kebutuhan dana yang ideal, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparasi berbasis petahana yang ikut berkompetisi, petahana yang berpelu…
Kajian ini fokus masalah mengenai regulasi (undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) sudah menampung keinginan masyarakat atas adanya sirkulasi kepemimpinan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dilakukan secara adil, kapabel dan akuntabel serta mengatasi komleksitas persoalan pilkada. Teori yang digunakan dalam kajian ini Linz dan Stepan mengajukan 5 (lima) sayarat lain yang saling berkaitan bag…
Tahukan Anda? Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 20 November 2008 (Perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008) sampai dengan putusan yang diterbitkan pada 20 Juli 2010 (Perkara Nomor (68/PHPU.D-VIII/2010), sebanyak 101 permohonan keberatan atas penetapan kepala daerah telah diajukan ke MK. Tahukan anda dari 101 (seratus satu) permohonan yang diajukan, hanya 10 (sepuluh) permohonan …