Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk tanggal 17 Juli 1976 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Wilayah ini, sebelumnya lebih dari 450 tahun berada di tangan penjajahan Portugis. \r\nPerjuangan rakyat Timor Timur melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan kemudian mendapatkan status sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di negara kita.
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana keadaan dan kemampuan dari tiap-tiap daerah tingkat II yang ada, sehingga bisa ditentukan pola pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.
Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yangdimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepe…
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…
Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadamng bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik, Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern.
Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya
Entitas desa telah menjadi salah satu problematika penting yang selalu menyelimuti setiap rezim pemerintahan pemerintahan di Indonesia, sejak dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai pada alam kemerdekaan dan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ditempuh sudah sangat bermacam-macam, tergantung kepentingan politik ketika itu. Tercermin dari politik hukum (legal policy) o…
Arus balik kekuasaan pusat ke daerah, mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah. Sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karekteristik struktur da…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography