/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Reformasi Birokrasi%" ]
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengak…
Di Indonesia, secara normatif, pelaksanaan mutasi sudah berjalan dan menerapkan UU No 5 tahun 2014, PP No 11 2017, dan Permenpan RB 13 tahun 2014. Meskipun pelaksanaan mutasi, dan promosi, demosi sudah mengacu pada regulasi yang ada, peluang untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penyalagunaan masih memungkinkan terjadi…
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Instansi pemerintah sedang dalam kondisi siaga. Semakin gencarnya gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi memaksa instansi pemerintah untuk tak punya pilihan lain selain terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan utamanya, masyarakat harus bisa merasakan kinerja instansi pemerintah yang benar-benar melayani. Oleh karena itu, umpan balik dari masyarakat adal…
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi. Buku ini menawarkan suatu pendekatan Change Management dalam birokrasi pemerintahan, yang akan membuat birokrasi Indonesia menjadi kompeten, efisien, efektif, andal dan dapat berkiprah dengan integritas. Buku ini tidak semata-mata berisi …
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan. Nilai, simbol, dan perilaku yang berkembang dalam birokrasi di negara kita cenderung menunjukkan posisinya sebagai agen, kekuasaan, dan status quo. Rencana pemerintah untuk merumuskan grand…
Kajian administrasi publik berkembang lebih cepat paska diterapkannya otonomi daerah. Tuntutan reformasi menjadi hal yang niscaya dimasa-masa setelahnya. Namun terkadang impian perubahan tidaklah semudah mimpi yang sering diputar di meja-meja kajian.
Pergeseran politik dan pemerintah yang terjadi pada era reformasi saat ini merupakan momentum tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan demokratis, dalam upaya mewujudkan Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah dihadapkan pada arus perubahan yang semakin cepat dan mengglobal, sehingga perubahan harus segera …