Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.
Di Indonesia, secara normatif, pelaksanaan mutasi sudah berjalan dan menerapkan UU No 5 tahun 2014, PP No 11 2017, dan Permenpan RB 13 tahun 2014. Meskipun pelaksanaan mutasi, dan promosi, demosi sudah mengacu pada regulasi yang ada, peluang untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penyalagunaan masih memungkinkan terjadi…
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengak…
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini.
Instansi pemerintah sedang dalam kondisi siaga. Semakin gencarnya gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi memaksa instansi pemerintah untuk tak punya pilihan lain selain terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan utamanya, masyarakat harus bisa merasakan kinerja instansi pemerintah yang benar-benar melayani. Oleh karena itu, umpan balik dari masyarakat adal…
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi. Buku ini menawarkan suatu pendekatan Change Management dalam birokrasi pemerintahan, yang akan membuat birokrasi Indonesia menjadi kompeten, efisien, efektif, andal dan dapat berkiprah dengan integritas. Buku ini tidak semata-mata berisi …
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan. Nilai, simbol, dan perilaku yang berkembang dalam birokrasi di negara kita cenderung menunjukkan posisinya sebagai agen, kekuasaan, dan status quo. Rencana pemerintah untuk merumuskan grand…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography