Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002.

Asas-asas hukum tata negara

Sajian dalam buku Asas-asas hukum tata negara ini pada dasany adalah untuk mengantarkan pengertian-pengertian umum dalam rangka kajian huku tata negara. Terutama pada bagian pertama, sedangkan pada bagian kedua disampaikan bahan-bahan selayang pandang ketatanegaraan Indonesia

Hukum tata Negara: teknik perundang-undangan

Bab I Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang Yang Dapat Dikeluarkan Dewasa Ini Bab II Badan Pembentuk: Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab III Materi Yang Diatur Dalam: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah Bab IV Peraturan Tentang Membentuk, Mengundangkan, Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang, Pera…

Hukum tata negara perbandingan

Hukum tatanegara perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan. Hukum ini mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dan bentuk tatanegara, dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya, sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.

Masalah ketatanegaraan Indonesia dewasa ini

Himpunan Karya Tulis di bidang Hukum Tata Negara ini terutama dimaksudkan untuk dibahas di Fakultas Hukum, sehingga mendapatkan tanggapan ilmiah. Dengan demikian orientasi para penulis yang bernadakan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sampai dewasa ini, mendapatkan landasan teoritisnya yang lebih mantap, apabila terdapat kesesuaian pendapat

Azas-azas hukum tata negara di Indonesia

Seperti lain-lain negara muda, maka Indonsia pun harus mencari bentuk dan cara bekerja alat-alat kenegaraan, yang benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sedang berkembang dalam alam kemerdekaan setelah selama tiga setengah abad dijajah oleh negara lain

Pokok-pokok pemerintahan daerah

Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…

Hukum tata negara republik Indonesia buku dua

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

505 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 KAN h

Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi

Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Hukum Tata Negara tidak asosiasikan dengan sesuatu yang jumud, stagnan, atau tidak berkembang seperti yang dilekatkan pada masa sebelumnya.