Text
Laporan akhir kajian aktual: Implementasi pengelolaan dana desa di provinsi Jawa Tengah
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momentum perubahan paradigma baru dalam sistem pemerintahan desa dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, mulai Tahun 2015 Pemerintah meluncurkan dana desa dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, implikasi yang ditimbulkan dan faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut serta bagaimana solusi untuk efektivitas pengelolaan dana desa (penyaluran, penyerapan dan penggunaannya). Lokasi Kajian Aktual meliputi 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal, pada tiap-tiap Kabupaten diambil sampel 3 (tiga) desa yang mengelola dana desa. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terfokus pada hasil FGD, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil kajian pada tingkat Kabupaten, transfer dana desa dari Kementerian Keuangan berjalan lancer. Pemerintah Kabupaten secara Konsisten menjalankan peran-peran sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa dan arahan Kementerian Dalam Negeri yitu: 1) melakukan sosialisasi keuangan desa, 2) menyusun peraturan Bupati tentang nilai dana untuk setiap desa, 3) menyalurkan dana desa kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterima di Kabupaten. Adapun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten dalam penyerapan dana desa adalah 1) ketiadaan akun transfer dari pemerintah Kabupaten desa, 2) terdapat perubahan substansi peraturan Bupati sebagai syarat transfer dana desa dari pemerintah pusat berupa penghitungan paru untuk setiap desa. dan 3) aparatur Kabupaten dan Kecamatan belum mampu mendampingi aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa.
Tidak tersedia versi lain
