/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pendapat%" ]
Tujuan dari kebijakan pengelolaan aset daerah adalah terciptanya mekanisme pengelolaan asset daerah dalam suatu sistem yang baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel, untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan agar dapat diperoleh data inventaris daerah yang akurat dan mem…
APBD Kabupaten Kotabaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan begitu pula dengan PAD. Akan tetapi porsi diantara keduanya nampak tidak seimbang. Kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, dimana proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis ada tidaknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi Kabup…
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pelakanaan Otonomi Daerah senentukan format baru pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Conten utama di dalam format baru otonomi ialah adanya peralihan Kewenangan atas seberapa Urusan Pemerintahan di Daerah Pengelolaan Terminal termasuk salah satu sub urusan yang mengalami peralihan kewenangan. Sesuai dengan amanah Otonomi Daerah, Termi…
Kajian kompetitif ini tentang upaya penyelesaian aset yang seringkali pada saat peralihan urusan pemerintahan menjadi potensi masalah yang berlarut-larut diselesaikan.Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui desk research, FGD dan wawancara mendalam. Kajian ini semakin memperkuat temuan sebelumnya tentang potensi masalah yang akan timbul terkait de…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh amanat Inpres Nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/81 Tentang Implementasi Transaksi NonTunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/186/7/ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota …
Buku ini merupakan kumpulan artikel Hendardi yang tersebar di berbagai media. Semua dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAK), yang digelutinya sejak mahasiswa hingga kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lalu mendirikan Perhimpunan Bantuan Huku dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Setara Institute
pendapatan daerah dan anaggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah,oleh karna itu harus di kelola secara efektif.
