/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%daerah%" ]
Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah dan (4) Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraa…
Dalam buku ini diketengahka mengenai konsep atau teori ringkas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan sistem anggaran termasuk pengaruh pengeluaran negara, diikuti oleh ketentuan negara berdasarkan UU no. 17/2004 yang meliputi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyusunan dan penetapan APBN/APBD
Buku ini mendeskripsikan mengenai pembinaan inovasi daerah secara komprehensif berdasarkan predikat Inovasi Daerah yang diambil dari Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019. tiap daerah sejumlah 31 Provinsi beserta kabupaten dan kotanya. inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kemendagri melalui Indeks Inovasi Daerah dijabarakan secara umum pada buku ini.
dimaksud untuk memberi pegangan praktis tentang undang-undang pajak pusat dan pajak daerah yg berlaku dalam tahun 2007
erhatian terhadap desentralisasi fiskal sudah sedemikian mengglobal. Di satu sisi, desentralisasi fiskal bagi negara berkembang bisa menjadi obat mujarab sebagai penyembuh segala macam penyakit dan persoalan ekonomi politik yang sedang dihadapi suatu negara, namun disisi lain juga berpotensi menjadi wabah penyakit menular baru yang menjadi tambahan atas beban berat yang sudah dipikul selama ini.
Keragaman wilayah Indonesia yang sangat besar mengakibatkan perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kebijakan pembangunan yang sentralisasi pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam dan menimbulka…
Di era reformasi ini, persoalan tentang penanganan otonomi daerah sudah menjadi hal yang wajib dipahami dan dipelajari oleh semua pihak yang concern di bidang ini. Salah satu persoalan dalam era otonomi daerah adalah persoalan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana keuangan daerah harus dapat dikendalikan dengan baik agar cita-cita reformasi dapat terwujud. Persoalan pengendalian keuangan terka…
Buku dengan judul Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara r…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas , hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan keuanan pusat-daerah merupakan suatu pengetahuan yang penting, baik untuk kalangan praktisi pemerintahan maupun mah…
Buku ini mengupas pelaksanaan Pilkada 2005, dan secara kritis melakukan analisis sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yaitu KPU. UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut wilayah abu abu wewenang KPUD,KPU,DPRD, pemerintah daer…