Buku ini terdiri dari tujuh bab yang secara keseluruhan mampu menguraikan bagaimana keadaan sosial masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat yang tinggal di kota pantai. Buku ini menguraikan secara detail bagaimana perkembangan kota-kota pantai yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena penulis sendiri merupakan penduduk asli dari Sulawesi Tenggara. Dia berasal dari salah satu kota penting …
Buku ini terdiri dari 1.Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan umum 2.Pajak Daerah: Kemungkinan untuk pembaharuan 3.Sumber penerimaan daerah: Retribusi dan laba Badan Usaha Milik Daerah 4.Pajak Tanah dan Bangunan 5.Administrasi Penerimaan Daerah 6.Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia 7.Pengeluaran Pembangunan pemerintah daerah yang dibiayai dengan dana Pemerintah …
Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng…
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana keadaan dan kemampuan dari tiap-tiap daerah tingkat II yang ada, sehingga bisa ditentukan pola pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.
Buku ini ditulis pada tahun 2019 sebagai seri penutup dari lima tahun kajian besar (2015-2019) yang dilakukan oleh Tim Gender dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI, mengenai perempuan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung sejak era reformasi. Buku ini merupakan sintesis hasil kajian Tim Gender dan Politik LIPI. Fokus buku ini pada persoalan kandidasi (rekrutmen dan pencalona…
Buku tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai dengan saat ini memang belum terlalu banyak sehingga dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan.
Buku Titik berat otonomi pada daerah tingkat II merupakan lanjutan dari isu pemberian beban yang lebih jelas kepada daerah tingkat II untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara lebih luas dan bermakna.
Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…
Mengapa persoalan antara pemerintah pusat dan daerah diletakkan dalam suatu diskusi tentang penyelenggaraan negara yang baik? Penyelenggaraan negara (governance) di sini diartikan sebagai "interaksi antara penyelenggara negara (pemerintah) dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat". Jawabannya dapat di simak dalam buku ini.
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembayaran APBD merupakan kajian di bidang hukum tata negara khususnya hukum administrasi negara/ hukum keuangan negara. Buku ini membahas tentang kajian teoritik sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum kesejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; Hubungan antara pemerintah pusat dan pemeri…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography