Eksistensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial: sebagai lembaga negara da…

Pembentukan Komisi Yudisial adalah suatu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan KY merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak konstitusional yang telah dijamin konstitusi.

Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Fundamental idioms in English Inggris-Indonesia

This widely-used classic book helps people learn and understand 500 of the most common English-language idioms. 500 English-language idioms are presented and defined, along with numerous exercises to review and build upon new language learned. Also includes a glossary with English equivalents in French, Spanish, and German. ESL learners at all levels.

English Grammar: and how to use it

Buku ini diperuntukan bagi siswa tingkat intermediate dan advanced  Memuat semua pengetahuan grammar yang diperlukan bagi siswa tingkat menengah dan atas  Memberikan tuntunan bagaimana memecahkan persoalan tata bahasa Inggris secara mandiri  Topik disusun berdasarkan kadar kesulitan dan tingkat prioritas yang harus dipelajari  Latihan di akhir setiap unit yang akan …

Governance reform di Indonesia : mencari arah kelembagaan politik yang demokr…

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

9789791078924

Collation

xxv, 409 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

351 AGU g

Inventarisasi dan analisa terhadap perundang-undangan lalu-lintas

Masalah lalu lintas merupakan gejala yang setiap hari di hadapi oleh warga masyarakat yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seyogyanya mengetahui dan memahami aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.

Dilematika hukum ketenagakerjaan: tinjauan politik hukum

Inkonsistensi hukum ketenagakerjaan dikarenakan politik hukum yang lebih mementingkan kebijakan keberlakuan (enactment policy) dan mengabaikan kebijakan dasar (basic policy) menjadi faktor utama timbulnya inkonsistensi serta banyak perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas yang menjadikan sulitnya pelaksanaan dilapangan dan menimbulkan banyak interpretasi yang berakibat terj…

Tenaga kerja asing: analisis politik hukum

Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing. Namun meningkatnya jumlah TKA, maraknya TKA illegal, dan penggunaan TKA yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan memperparah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. O…

Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia: dan peraturan-peraturannya

Diterbitkannya buku Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia: dan peraturan-peraturannya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan tenaga asing dan meningkatkan keterampilan dalam pengurusan permohonan izin penggunaan tenaga warga negara asing pendatang/pemegang visa.

Perdebatan hukum administrasi: sebuah kompilasi artikel hukum administrasi

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu dipahami sebelum membaca buku ini secara tuntas. Pertama, sang penulis, Enrico Simanjuntak, adalah seorang hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Latar belakang ini memungkinkan penulis bersinggungan dengan isu hukum administrasi negara, sehingga tak mengherankan materi yang ditulis beragam dan hukum administrasi menjadi b…