/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintah%" ]
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Buku Koki Otonomi: Resep Memajukan Pemda karya Djohermansyah Djohan dan Jose Rizal ini mengkaji secara komprehensif sekaligus mencarikan solusi atas berbagai problematika penda, seperti terbatasnya wewenang, tak mandirinya fiskal, amburadulnya politik lokal, hingga kegalauan birokrat tatkala menghadapi dilema antara godaan "bermain" politik atau tetap memegang teguh profesionalisme. Racikan yan…
Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34, Provinsi, di mana 4 Provinsi daerah otonom baru belum memiliki data-data Yang lengkap, penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. meskipun memiliki log waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan t…
Sejarah Dan Kiprah Awal Badan Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Dan Peranan Diawal Berdirinya
Dalam pengertian mendasar, monumen merupakan sebutan dari bangunan yang didirikan untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang dianggap penting oleh sebuah kelompok masyarakat. Belakangan, setelah bersentuhan dengan nila-nilai estetika masyarakat, banyak monumen dibangun dengan tambahan fungsi sebagai penghias sudut-sudut kota atau kawasan tertentu. Bahkan bangunan atau benda lain yang bersi…
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri), khususnya Puslitbang Inovasi Daerah pada tahun 2018 ini melakukan Kajian Model Layanan Utama Pemerintahan Daerah (Pemda). Kajian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang inovasi daerah dikaitkan dengan tujuh layanan utama yang dilakukan antara lain di bidang layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ten…
hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…
hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…