Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kua…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai…
Negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini, berlandaskan pada Pancasila, dengan kesadaran bahwa pluralisme telah ada dan merupakan bagian dari bangsa, adanya pluralisme ini memberikan kesadaran untuk menjadi satu. Bangsa Indonesia menjad…
Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kepemimpinan kepala daerah dilihat dari aspek pemberian pelayanan publik. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan kepala daerah dalam membangun memberikan gambaran tentang kepemimpinan kepala daerah pada masing-masing lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat dan J…
PROGRAM atau kegiatan Public Relations sebaiknya dibuat berdasarkan data atau fakta di lapangan atau berdasarkan hasil penelitian, tidak hanya berdasarkan perasaan atau spekulasi saja sehingga setiap program dapat mencapai sasaran dan dapat memelihara citra dan reputasi organisasi atau perusahaan.
Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan ini, yang menempati posisi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari kacamata tersebut, penulis menghadirkan paparan …
"Betapa tidak sederhananya sebuah praktik korupsi. Ada kompleksitas yang melingkupinya, termasuk dalam penegakan hukumnya, karena pelaku korupsi tidaklah sendiri. Para pelaku itu juga bukan orang-orang bodoh. Perkara korupsi adalah extra-ordinary crime sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Buku ini mengulas tentang praktik kejahatan korupsi dan tindak pidana lainnya, serta be…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography