Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembang- annya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika per- tumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasiona…
Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, di samping dapat pula dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, serta pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mekanisme pemerintah desa khususnya.
Buku ini menyajikan perbandingan ringkas dan mudah diikuti antara sumber-sumber dan hasil guna keuangan untuk Pemerintah Daerah di tingkat negara bagian, provinsi, dan daerah, dengan tekanan pada pengalaman dan kebutuhan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga membahas mengenai sumber keuangan daerah di Eropa dan Amerika Utara.
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Seluruh kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan pemerintahan di Daerah disebut Administrasi Pemerintahan Daerah, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata daerah atau tata Pemerintahan di Daerah dan penerapan berbagai prinsip serta perilaku seperti yang telah dikemukakan di atas.
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography