/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan%" ]
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu diperlukan adanya perumpunan urusan wajib dan pilihan, agar orga…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan : Pertama, mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan di Kota Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam; dan Kedua, menemukan solusi untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi…
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Buku ini merupakan basil kajian yang mengambil lokasi pada desa-desa yang ada di Kota Denpasar dengan jumlah sampel 27 desa yang tersebar di empathie kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kajian ini telah menghasilkan berbagai kesimpulan penting dan rekomendasi kebijakan yang data dijadikan sebagai acuan oleh OPD Terkait dalam hal melakukan action plan.
Bagi para ahli pemerintahan, pengetahuan dan pemahaman terhadap filsafat dan etika pemerintahan tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga bersifat hati nurani sebagaimana hubungan seorang juru rawat terhadap pasien yang dirawatnya. Sehingga semuanya berlangsung tidak hanya bersifat praktek dari pengetahuan merawat pasien belaka, tetapi juga disertai dengan hubungan kejiwaan yang bersifat ka…
Dalam Riset Publik, tidak lagi menggunakan sampling, tapi sudah harus mulai bergerak ke purposive population. Buku ini diawali dengan penyajian materi mengenai tinjauan umum, alur, proses, sistematika dan implementasi riset publik dilanjutkan dengan data dan penggalian data, analisis data dan hipotesis, resensi hasil kajian riset publik dan indeks pengendalian paham radikal generasi muda serta …
Diakui masalah etika sangatlah kompleks dan berbeda dengan hukum. Etika tidak tercipta karena tindakan lembaga hukum tetapi pertimbangan moral dan keutamaan moral para penyelenggara negara. Berbagai pandangan dalam buku Etika Pemerintahan ini tentu saja tak dapat menjelaskan secara keseluruhan dialektika etika pemerintahan, namun rupa-rupa perspektif dalam tiga bagian ini setidaknya mampu mengg…
Kumpulan surat masuk dan tanggapan kasus kasus disusun dalam Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan ini. Melalui Bunga Rampai ini diharapkan masyarakat pengguna SAP dapat memperoleh gambaran mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh unit instansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan seusai SAP beserta tanggapan yang diberikan oleh KSAP sekaligus menjadi referensi b…
Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia. Bagian per…
Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserenta…