Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektualita manusia. Disebut intelektualita manusia karena karya di bidang teknologi atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan satera dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya yakni melalui daya cipta, rasa dan karsanya.
Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang terbatas atau yang dibatasi merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (pemerintahan demokratis). Konsep rechtsstaat dalam perkembangannya sering …
Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …
Buku tebal ini menyuguhkan secara lengkap pemahaman mengenai HAKI yang meliputi UHC (Undang-undang Hak Cipta) Indonesia, Neighboring Rights, Perubahan UHC, Konvensi Internasional Hak Cipta, Paten, Perlindungan Paten, Merek, Tinjauan UU Merek Tahun 2001, Merek dalam Hukum Indonesia, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Franchise, dan Perlindungan …
Persoalan hak milik sudahlah merupakan suatu persoalan yang umum bagi kita semua dan akan selalu melingkungi kehidupan kita dengan segala seluk beluknya. Namun tidaklah demikian halnya dengan persoalan kondominium. Persoalan ini hanya akan dihadapi oleh orang-orang tertentu yang kebetulan memegang hak milik atas suatu obyek hukum tertentu yang juga dimiliki secara bersama-sama dengan satu piha…
Studi ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi dari perspektif hak asasi manusia terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHPidana). Seperti diketahui pembaruan kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah rampung dikerjakan, dan tertuang dalam RUU KUHPidana. RUU tersebut disiapkan oleh sebuah Tim penyusun yang anggotanya terdiri dari pa…
Inilah satu-satunya buku yang membicarakan hak asasi manusia secara komprehensif mulai dari landasan filosofis, historis, yuridis konstitusional sampai pada tingkatan implementatif dalam mekanisme monitoring penegakan hak asasi manusia, baik pada tingkat internasional, regional maupun nasional. Selain komprehensif dari sisi substansi materi yang dimuat di dalamnya, buku ini juga sangat kaya den…
Buku ini menguraikan secara cermat perkembangan hak-hak asasi manusia baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional, serta pengaruh dari nilai hak-hak asasi manusia terhadap perliaku, pola hubungan antarnegara, dan hukum internasional dari zaman liga bangsa-bangsa, pecahnya Perang Dunia II, Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga perkembangan sampai seka…
Buku “Di Balik Remitansi: Realitas Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran Indonesia” merupakan karya terbaru aktivis buruh migran indonesia, Anis Hidayah. Buku terbitan KPG (2019) tersebut bersumber dari kumpulan artikel Anis Hidayah di berbagai media massa seperti Seperti Kompas, Jawa Pos, Koran Sindo, Media Indonesia, Suara Merdeka, Koran Tempo dan Majalah Tempo. Dipengantari Yuniyanti …
Buku Suara Rakyat Hukum Tertinggi berisi otokritik mengurai dan memaparkan persoalan dunia peradilan kita apa adanya. Penulis tegas bersikap dalam etika profesi advokat, kental dalam membela harkat kemanusiaan, dan antikorupsi. Dibahas pula persoalan mafia peradilan, independensi hakim, serta hukum bisnis.