Keruntuhan rezim yang telah berkuasa selama 30 tahun melahirkan eforia bagi pelaku politik kala itu. Euforia yang melenakan dan membuat mereka alpa untuk menyusun konsep proporsional pascakeruntuhan. Ditengah euforia itu kekuatan ideologis yang sekarat mendapat ruang untuk kembali bernafas. Disisi lain kekuatan-kekuatan politik menemukan modus operandi baru dengan target perebutan kekuasaan. Id…
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi. Buku ini menawarkan suatu pendekatan Change Management dalam birokrasi pemerintahan, yang akan membuat birokrasi Indonesia menjadi kompeten, efisien, efektif, andal dan dapat berkiprah dengan integritas. Buku ini tidak semata-mata berisi …
Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara mendalam dalam buku ini. Buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.
Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan oto…
Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia harus terus digulirkan dengan harapan pada tahun 2025 bisa tercipta pemerintahan yang berkelas dunia. Kota Tangerang bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam melaksanakan gerakan reformasi birokrasi.
Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi h…
Di Indonesia, secara normatif, pelaksanaan mutasi sudah berjalan dan menerapkan UU No 5 tahun 2014, PP No 11 2017, dan Permenpan RB 13 tahun 2014. Meskipun pelaksanaan mutasi, dan promosi, demosi sudah mengacu pada regulasi yang ada, peluang untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penyalagunaan masih memungkinkan terjadi…
“Buku pertama yang secara lengkap mengupas peran advokasi ornop dalam proses reformasi sektor keamanan di Indonesia. Secara menarik, Haripin memaparkan lima tahun pertama reformasi sektor keamanan sebagai masa keemasan dan bulan madu kerjasama antara sipil dan militer, dan bagaimana peran itu agak menurun di era sesudahnya.” — Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Pusat Penelitian Politik LIPI …
Saat krisis global tahun 1997-98 lalu, Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan yang cukup baik. Tetapi, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Thailand, Malaysia, dan Filipina, sesungguhnya Indonesia tertinggal jauh, kalah cepat dengan negara-negara Asia tersebut. Ibarat pelari maraton, Indonesia melihat pesaingnya melesat ke depan, sementara Indonesia …
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengak…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography