/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 70" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas , hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan keuanan pusat-daerah merupakan suatu pengetahuan yang penting, baik untuk kalangan praktisi pemerintahan maupun mah…
Peraturan perundang-undangan perpajakan mempunyai sifat dinamis dan progresif nampak dari substansi hukumnya, dimana unsur pajak itu terkait langsung dengan kompleksitas eksistensi hukum dalam hubungannya dengan ekonomi dan bisnis serta pembangunan ekonomi yang cenderung berjalan cepat (dinamis) sehingga memerlukan pendekatan hukum yang progesif dalam rangka menciptakan system ekonomi sebagai t…
Bergesernya proses migrasi tenaga kerja dari model-model migrasi ilegal ke model migrasi legal merupakan konsekuensi dari implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang ketat di negara tujuan. Kondisi ini secara umum sangat menguntungkan bagi kedua negara terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Meskipun kebijakan pengetatan keimigrasian di kedua negara diikuti dengan kebijakan …
Buku ini menggambarkan diskusi yang terjadi dalam perumusan sebuah kebijakan. Analisis dari sisi teori, ekonomi makro, praktik-praktik yang berlaku umum, hingga analisis data mikro dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. HAsil pemikiran para Peneliti dan Pegawai PKPN BKF dapat memperkay…
Penyesuaian sektor jasa keuangan terhadap era digital semakin mendesak di tengah proses terjadinya penyesuaian (rebalancing) perekonomian dan reformasi sektor keuangan global. Proses rebalancing akan berimbas pada arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional. penyesuaian sektor jasa keuangan dalam era digital dan rebalancing diarahkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang berpotens…
Gagasan dan pandangan hasil penelitian ilmiah dari berbagai perguruan tinggi, instansi, dan lembaga penelitian di Indonesia mengenai kondisi dan pembenahan perekonomian Indonesia tersebut dipaparkan dalam buku ini. Berbagai kajian dan analisis itu sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan pembaca dan untuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan pemulihan di bidang eko…
Buku ini secara umum fokus pada bahasan mendiskusikan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian nasional, buku ini secara khusus difokuskan pada persoalan yang menyangkut nilai tukar, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja serta energi baru dan terbarukan bagi pengembangan kelistrik…
Dalam buku ini dikaji berbagai strategi untuk mengakselerasi kinerja inklusi keuangan dan menciptakan kondisi ideal keuangan inklusif demi mencapai tingkat kemakmuran yang berkelanjutan. JUga ada analisis masalah strategis lain untuk mencapai target inklusi keuangan, seperti peran koperasi, tata kelola hubungan BI dan OJK, edukasi dan literasi keuangan, serta implementasi inklusi keuangan dalam…
Penjelasan tentang tahap demi tahap tentang sistem pemilu, sampai pada usulan desain baru sistem pemilu Mixed Member Majoritarian (MMM) dengan percampuran mekanisme pencalonan proporsional dan majoritarian, Sistem ini berusaha untuk menggabungkan hal-hal baik lainnya dari sistem pemilu proporsional dan hal-hal baik lainnya dari sistem majoritarian.
Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Skema keserentakan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Salah satu harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia. Sebagai skema y…