Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan yaitu peristiwa kematian karena kematian bukanlah perbuatan subjek hukum namun akibatnya diatur oleh hukum. Di Indonesia, akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yg wajib diselesaikan. Bagi pemerintah, pencatatan k…
Penelitian ini menganalisis IPKD di beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa transparansi daerah dalam mepublikasikan dokumen-dokumen perencanaan hingga pelaporan masih relative rendah. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kebijakan perlu…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Semuan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 tahun 2017). Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) masih ditemukan beberapa kendala antara lain masih adanya inkonsistensi program antara RPJMD dan RKPD, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM didaerah, m…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh amanat Inpres Nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 yang ditindaklanjuti olch Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi…
Transformasi sistem identitas kependudukan digital perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mengatasi permasalahan identitas yang masih sering ditemui. Penerapan sistem identitas digital adalah salah satu kebijakan yang sangat tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kualitas layanan publik. Transformasi digital dapat dicapai keberhasilannya dengan memperhatikan kombinasi …
Bonus Demografi di Indonesia dapat dicapai dengan mengambil manfaat ketersediaan SDM, peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan serta keterampilan, termasuk menyehatkan pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan berdasarkan basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Kependudukan Kemendagri adalah salah satu sumber data yang v…
Tujuan dari pencatatan perkawinan sangat positif sebagai upaya Negara memberikan perlindungan hukum pada rakyatnya, maka pencatatan perkawinan yang dilakukan Pemerintah perlu menjadi kesadaran masyarakat. Adapun tujuan pencatatan perkawinan meliputi 1) Guna tertib administrasi perkawinan 2) Sebagai jaminan dalam memperoleh hak-hak sipilnya (memperoleh akta kelahiran, KTP-el KK, serta dokuman ke…
Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan Permusyawaratas Dese (UPD), sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sentang IPD yang mempuny rugas membahas dan menyeputati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meny shirkan aspirasi masyarakat desa, dan melakuka…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography