Laporan akhir pengkajian aktual pengelolaan pendapatan asli desa

Undang-undang Desa mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli Desa. Otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonom desa. Semakin …

Kajian UU desa terhadap kelurahan di kota Denpasar

Perbedaan dasar pengaturan Kelurahan dan Desa berimplikasi pada perbedaan pendanaan penyelenggaraan kelurahan dan desa. berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan kajian apakah kelurahan layak untuk diubah menjadi desa. berdasarkan pemahaman penataan desa dalam konteks perubahan status kelurahan menjadi desa dan sebaliknya, ada peluang untuk melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa …

Kajian peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Denpasar

Buku ini merupakan basil kajian yang mengambil lokasi pada desa-desa yang ada di Kota Denpasar dengan jumlah sampel 27 desa yang tersebar di empathie kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kajian ini telah menghasilkan berbagai kesimpulan penting dan rekomendasi kebijakan yang data dijadikan sebagai acuan oleh OPD Terkait dalam hal melakukan action plan.

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa: suatu pengantar tugas bagi penyele…

Sekelumit tulisan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari pendekatan normatif ini, dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tercapainya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.

Tata kelola pemerintahan desa era UU Desa

Buku ini menjelaskan perubahan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ditunjukkan secara detil pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam kausalitas undang-undang serta praktik di lapangan. Angka, grafik, dan tabel perilaku pemerintahan desa disajikan. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan or…

Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembang- annya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika per- tumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasiona…

Pemerintahan desa dan administrasi desa: menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun …

Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, di samping dapat pula dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, serta pejabat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mekanisme pemerintah desa khususnya.

Pemerintah desa dan administrasi desa: menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 19…

Buku ini merupakan pegangan bagi para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya fakultas ilmu sosial jurusan administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Dalam edisi revisi kali ini muatannya disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam stuktur pemerintahan desa dan pencabutan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang digantikan dengan UU No 22 Tahun 1999.

Teknologi tepat guna untuk wanita di pedesaan

Edition

Edisi 2

ISBN/ISSN

-

Collation

174 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

620.006 TEK

Suara dari desa: menuju revitalisasi PKK

“Gagasan revitalisasi PKK dalam buku ini penting didukung.” — Saparinah Sadli “Melalui buku ini kita diajak melihat PKK dari kacamata lain: bukan sebagai warisan politik Orde Baru, melainkan sebagai pintu masuk pemberdayaan dan revitalisasi gerakan perempuan desa.” — Budiman Sudjatmiko PKK selama ini lebih banyak diidentikkan dengan gerakan ibu-ibu bentukan Orde Baru untuk men…