Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu urusan pemerintahan umum. Di tingkat daerah, urusan ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh instansi vertikal. Teknis pelaksanaan urusan ini sudah diatur dalam regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Saat ini keberadaan lembaga Litbang di banyak daerah Indonesia belum terbentuk secara signifikan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa keberadaan lembaga Litbang belum atau kurang memberikan kontribusi secara nyata dan terukur bagi perekonomian daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebuah Lembaga yang melaksanakan berbagai kajian serta penelitia…
Kajian ini merupakan kajian aktual yang fokus Masalah perbatasan antar negara di bumi loro sae, antara negara Republik Indonesia (RI) dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tidak dapat melepaskan sama sekali dengan adat istiadat setempat yang berasal dari nenek moyang yang sama. Tujuan dari kajian ini adalah diperlukannya jalinan kerjasaina antara RI-RDTL, sehingga potensi konflik…
Indikasi menurunnya wawasan kebangsaan, khususnya pada generasi muda adalah survei yang dilakukan pada tahun 2011 lalu, dimana berdasarkan survei ditemukan bahwa persentase masyarakat yang mengetahui tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78 persen. Degradasi Nasionalisme ini diakibatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Indonesia…
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momentum perubahan paradigma baru dalam sistem pemerintahan desa dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, mulai Tahun 2015 Pemerintah meluncurkan dana desa dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penge…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, kewenangan-kewenangan dimaksud dalam pelaksanaannya di daerah khususnya di desa mengalami distorsi, distorsi berupa perbedaan pe…
Penataan Desa dilatarbelakangi berdasarkan adanya mutu pelayanan pemerintahan desa yang kurang optimal dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata samapai pada masyarakat desa, metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan lokasi penelitian proposif sampling, hasil penelitian bahwa aspek proses atau legal ini merupakan hal penting dalam suatu rangkaian proses terjadinya penataan desa…
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu diperlukan adanya perumpunan urusan wajib dan pilihan, agar orga…
Tata bahasa tidaklah bermaksud membatasi keluwesan orang berbahasa dalam percakapan sehari hari. Akan tetapi penggunaan bahasa ujaran yang sembarangan akan merupakan keleluasaan bagi setiap pemakainya untukm cenderung menyimpang dari kaidah tata bahasa yang benar. Buku yang diterbitkan ini didalamnya juga memuat pokok pokok tata bahasa baku bahasa Indonesia yang dipakai anggota masyarakat dalam…