/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 890" ]
Bind Value ⚒️: []
Penghargaan dan pemberian insentif untuk Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 388 Ayat 9 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan dan program inovatif berjalan efektif sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan ra…
Era desentralisasi menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya. Lepasnya belenggu sentralisasi diharapkan dapat memacu kreatifitas daerah, meningkatnya daya inovasi, mengasah kepekaan terhadap permasalahan lokal, meningkatnya transparansi dan demokratisasi, serta sederet harapan mulia lainnya yang menunjang kemandirian daerah. Disini menunjukkan era otonomi daerah…
Kajian ini merupakan kajian aktual yang fokus pada keberlanjutan pelaksanaan inovasi daerah. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi kondisi pelaksanaan inovasi daerah bidang pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah dan mengetahui strategi agar pelaksanaan inovasi daerah bidang pelayanan publik tetap berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori dari Mulga…
kota, sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Namun dalam realitasnya, pemahaman konsep City Branding kota-kota di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena terdapatnya penerpan City Branding di beberapa kota masih berjalan parsial dengan sekedar penggunaan logo atau slogan. Tujuan kajian ini adalah menjelaskan penguatan daya saing daerah melalui penerapan City Bra…
Kajian ini fokus masalah mengenai regulasi (undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) sudah menampung keinginan masyarakat atas adanya sirkulasi kepemimpinan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dilakukan secara adil, kapabel dan akuntabel serta mengatasi komleksitas persoalan pilkada. Teori yang digunakan dalam kajian ini Linz dan Stepan mengajukan 5 (lima) sayarat lain yang saling berkaitan bag…
Daya saing daerah menentukan kapasitas daya saing nasional, sehingga peningkatan daya saing di daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang dikenal dengan nama “Innovative Government Award” atau IGA. Namun p…
Satu buah dari reformasi di jajaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan demi pembelajaran demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan moment penting untuk menjaring pemimpin kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas. Di Indonesia, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemi…
Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu urusan pemerintahan umum. Di tingkat daerah, urusan ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh instansi vertikal. Teknis pelaksanaan urusan ini sudah diatur dalam regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana…
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Saat ini keberadaan lembaga Litbang di banyak daerah Indonesia belum terbentuk secara signifikan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa keberadaan lembaga Litbang belum atau kurang memberikan kontribusi secara nyata dan terukur bagi perekonomian daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebuah Lembaga yang melaksanakan berbagai kajian serta penelitia…