/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 900" ]
Bind Value ⚒️: []
Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu sejak 1955 hingga 2014. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, antara lain : masih menggunakan kertas suara, menghitung dalam manual, pengiriman hasil secara fisik dan berjenjang, prosesnya lama, berpotensi salah hitung, kemungkinan hasilnya dapat dikondisikan, banyak terdapat sengketa hasil pemilu serta pemborosan dal…
Kajian ini merupakan kajian aktual yang fokus Masalah perbatasan antar negara di bumi loro sae, antara negara Republik Indonesia (RI) dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tidak dapat melepaskan sama sekali dengan adat istiadat setempat yang berasal dari nenek moyang yang sama. Tujuan dari kajian ini adalah diperlukannya jalinan kerjasaina antara RI-RDTL, sehingga potensi konflik…
Kajian ini merupakan kajian kompetitif yang fokus masalah perbatasan antar negara di Kabupaten Sanggau yang terutama Kecamatan Entikong. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penguatan nilai-nilai wawasan bagi masyarakat Kawasan perbatasan antar negara pada lokus Kabupaten Sanggau; serta untuk mngetahui kebijakan yang diambil dari pemerintah maupun pada tingkatan pemerintah daerah yang…
Indikasi menurunnya wawasan kebangsaan, khususnya pada generasi muda adalah survei yang dilakukan pada tahun 2011 lalu, dimana berdasarkan survei ditemukan bahwa persentase masyarakat yang mengetahui tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78 persen. Degradasi Nasionalisme ini diakibatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Indonesia…
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momentum perubahan paradigma baru dalam sistem pemerintahan desa dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, mulai Tahun 2015 Pemerintah meluncurkan dana desa dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penge…
Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dapat dibagi empat yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah serta kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, kewenangan-kewenangan dimaksud dalam pelaksanaannya di daerah khususnya di desa mengalami distorsi, distorsi berupa perbedaan pe…
Penataan Desa dilatarbelakangi berdasarkan adanya mutu pelayanan pemerintahan desa yang kurang optimal dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata samapai pada masyarakat desa, metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan lokasi penelitian proposif sampling, hasil penelitian bahwa aspek proses atau legal ini merupakan hal penting dalam suatu rangkaian proses terjadinya penataan desa…
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu diperlukan adanya perumpunan urusan wajib dan pilihan, agar orga…
Tata bahasa tidaklah bermaksud membatasi keluwesan orang berbahasa dalam percakapan sehari hari. Akan tetapi penggunaan bahasa ujaran yang sembarangan akan merupakan keleluasaan bagi setiap pemakainya untukm cenderung menyimpang dari kaidah tata bahasa yang benar. Buku yang diterbitkan ini didalamnya juga memuat pokok pokok tata bahasa baku bahasa Indonesia yang dipakai anggota masyarakat dalam…
Akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum, wajib dimiliki semua warga penduduk Indonesia karena disamping pengakuan negara terhadap warganya, juga Akta kelahiran dimaksud dapat digunakan untuk mengurus berbagai keperluan. Meskipun demikian, namun dalam realitasnya cakupan akta kelahiran itu masih tergolong rendah, yakni (61,8%). Tujuan kajian ini adalah untuk: mengetahu…